SBY Mempertanyakan Keistimewaan D.I Yogyakarta ???

Sejujurnya saya tidak paham dengan tujuan pernyataan SBY yang mempertanyakan keistimewaan Yogyakarta terkait dengan status gubernur DIY, yaitu Sri Sultan Hamengkubowono X, yang terpilih tanpa melalui proses pemilu. Tidak ada angin ataupun hujan, secara mendadak SBY mengatakan bahwa konsep Monarki Yogyakarta tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang diadopsi pemerintahan NKRI.


Dalam ilmu politik ada dua macam monarki, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah monarki yang bertentangan dengan demokrasi karena rakyat hanya dianggap sebagai objek dalam pemerintahan dan pemerintah (raja) bertindak sesukanya tanpa ada regulasi yang mengaturnya. Sedangkan Monarki Konstitusional adalah bentuk monarki yang sangat sesuai dengan demokrasi karena seorang raja “diawasi” oleh konstitusi yang notabenenya adalah dibuat oleh rakyat itu sendiri melalui dewan-dewan perwakilannya.

Terlepas dari apapun tujuan SBY, ini adalah suatu blunder fatal SBY dalam usahanya mempersatukan negeri ini dalam berbagai hal. Justru yang terjadi kini adalah perpecahan yang terjadi antara rakyat Yogya dengan pemerintah Pusat. Hubungan harmonis selama puluhan yang bahkan bisa dibilang tanpa masalah samasekali, kini menjadi terganggu akibat pernyataan kontroversial SBY tersebut.

Jika anda pernah tinggal di Jogja atau paling tidak mengunjungi dan memperhatikan kultur masyarakat disana, sangat terlihat betapa rakyat Yogya “bangga” dan “mencintai” kesultanan dan sultannya. Bahkan pemandangan seperti ini tidak hanya tampak dikampung-kampung (yang ada kemungkinan mereka kurang informasi mengenai kinerja pemerintahannya), namun dukungan ini juga sangat tampak di institusi-institusi akademis nya.

Sangat berbeda dengan apa yang anda temui di Jakarta. Kalau di Jakarta, SBY dan Foke di hujat dan dikritik sana-sini oleh kaum terpelajarnya (mahasiswa dan pengamat) karena memang kinerjanya yang sangat jauh dari memuaskan. Sedangkan bila kita pergi ke Yogya dan memperhatikan kaum terpelajarnya, mereka cenderung “terpuaskan” dengan kinerja sultan. Memang dalam sebuah negara tidak dapat dihindarkan adanya kritik terhadap pemerintahan, namun porsinya jauh lebih sedikit ketimbang kritik yang ditujukkan kepada SBY ataupun Foke. Hal ini menunjukkan bahwa kaum intelek Yogya pun tidak mengalami masalah dengan otoritas Sultan yang istimewa.

Saya pun memang bukan orang asli Yogya, namun saya mencintai Yogya apa adanya tanpa embel-embel demokrasi kita yang kebablasan ini. Kawan-kawan yang kuliah di Yogya, terutama mahasiswa Fisip UGM, secara aklamasi tidak setuju dengan wacana SBY untuk merubah DIY menjadi sama seperti provinsi lain di Indonesia, walaupun mereka bukan orang Yogya atau orang Jawa. Alasannya sederhana, mereka tidak ingin kegagalan demokrasi seperti yang ditunjukkan provinsi lain dengan banyaknya konflik horizontal pada masa-masa pra dan pasca pemilu gubernur baru. Selain itu pula kata mereka, tanpa pemilu pun ternyata index korupsi dan pembangunan Yogyakarta lebih baik ketimbang provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Lalu mengapa SBY tiba-tiba mengusik ketenangan Yogya? Mengapa SBY tiba-tiba mengkritisi status istimewa Yogyakarta ini? Apakah tidak lebih baik jika pemerintah pusat mencontoh performa pemerintah daerah Yogyakarta yang sukses membuat rakyatnya bisa mencintai pemimpinnya, tidak perduli itu kaum intelektual ataupun kaum yang tidak terpelajar? Coba kita bandingkan pemerintahan SBY yang luar biasa banyak menuai kritik dan perlawanan dari berbagai elemen di Jakarta.

Selain itupun tidak masalah jika Gubernur DIY menggunakan metode ala monarki, toh di Jogja juga sudah ada DPRD yang mengawasi kinerja eksekutif (legislatif) dan ada sistem hukum yang tidak berhak diintervensi oleh gubernur (Yudikatif). Lokasinya yang dengan Jakarta (hanya sekitar 450 km dari Jakarta, kurang lebih 40 menit dengan pesawat) membuat Yogya tidak sulit untuk dikontrol oleh pemerintah pusat kalaupun seandainya terjadi pelanggaran konstitusi oleh Sultan.

Walaupun banyak pihak yang berspekulasi bahwa ini adalah salah satu strategi SBY untuk “mengeliminasi” lawan politiknya dalam pemilu 2014, namun saya pribadi tidak sampai berspekulasi hingga ke tahap tersebut. Saya lebih suka melihat ini adalah salah satu blunder komunikasi politik SBY yang menginginkan negeri ini menganut sistem demokrasi secara penuh dan tanpa basa-basi. Maksud SBY disini mungkin hanyalah menginginkan kepastian terkait suatu pasal mengenai pemilihan kepala daerah yang tidak menemui jalan tengah antara DPR dengan eksekutif, namun beliau justru muter-muter tidak karuan membahas mengenai keistimewaan Jogja.. Apa susahnya sih bicara to the point?

Sumber : kompasiana.com